Suhardi
LUWU TIMUR, - Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengalokasikan anggaran untuk program Bantuan Bedah Rumah Stimulan (BSBR) untuk 1.237 melalui APBD Tahun 2020.
Bantuan Bedah Rumah itu di alokasikan kepada Warga di Luwu Timur yang rumahnya tidak layak Huni. Anggaranya untuk bedah Rumah di tahun 2020 sebesar Rp 12, 3 miliar, 1 unit rumah 10 Juta. Namun beda dengan yang dirasakan oleh warga di Kelurahan Tomoni.
Samiran (33) warga Kelurahan Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur sama sekali tidak tersentuh oleh pemerintah yang telah mencanangkan program bantuan bedah rumah baik dari anggran APBN, APBD dan Provinsi.
Diketahui Samiran, yang kesehariannya mencari nafkah dengan cara kerja serabutan, tinggal bersama keluarganya di rumah yang berdinding papan dan beratap rumbia yang sudah berlubang di beberap titik, yang luput dari perhatian pemerintah.
“Saya tinggal disini sudah cukup lama, dimana tahun lalu salah satu pengawai (Staf) di Kelurahan Tomoni mendatangi saya serta mendaftarkan bantuan bedah rumah dari Pemerintah, ” kata Samiran.
Ditengah-tengah kehidupan dengan penghasilan yang serba pas-pasan, Samiran menunggu adanya kepedulian dari pemerintah yang ingin merenovasi (Bedah rumah red) tempat tinggal miliknya agar tidak lagi air hujan membasahi rumah tersebut.
"Harapan saya rumah saya ini dapat di benahi, namun kenyataannya hingga tahun 2021 saat ini tak kunjung ada pembedahan rumah saya yang tidak layak huni menjadi layak huni seperti yang lainnya, " keluh Samiran.
Yang membuat Samiran heran, tetangga yang pada saat itu sudah di bedah rumahnya. Padahal di tahun 2020 yang lalu saat meraka melakukan pendataan, Samiran pun juga ikut di data.
"Bahkan saya menduga ada warga yang baru mempunyai Kepala Keluarga (KK) baru, rumah mereka juga ikut di bedah, " ucap Samiran.
Kepada jurnalis Indonesia, satu.co.id Lurah Tomoni, Erries Aiertiviana, A.Md mengatakan pihaknya saat ini, baru mendengar adanya keluhan warga penerima bantuan bedah rumah tersebut, Dimana selama ini, Dia menilai program tersebut sudah berjalan di tahun ini karna tahun kemarin sempat tertunda.
"Pemerintahan melalui kelurahan Tomoni sudah ada staf Kepala Lingkungan red) kami yang mendata usulan bedah rumah, baik pusat maupun Provinsi, " kata Erries, Senin, (15/2/2021).
Adapun jumlahnya juga terbatas minimal hanya, sepuluh (10) kepala keluarga (KK) yang sudah melakukan verifikasi layak dengan tidaknya rumah mereka di berikan bantuan bedah rumah.
"Biasa juga warga kurang paham terkait mekanisme pendataan penerima bedah rumah, mungkin baru di data oleh anggota saya lalu warga saya beranggapan sudah masuk kategori, " tuturnya.
Dari pantauan langsung di rumah warga Kelurahan Tomoni, kondisi rumah Samiran memang sudah layak untuk di berikan bantuan bedah rumah.(JIS)
MUH. HASYIM... 
Karmel 
Editor Jus 
