Suhardi
LUWU TIMUR - Antusiasme pengurus dan anggota Lembaga Kajian Advokasi Hak Asasi Manusia Indonesia (LAK-HAM INDONESIA) pada acara 'Dialog Interaktif' saat acara pengukuhan pengurus daerah Kabupaten Luwu Timur (Lutim) yang mengusung tema 'Perlindungan Penegakan HAM Bagi Masyarakat', di Rumah Makan Lesehan Lopi, Desa Panca Karsa, Kecamatan Mangkutana, Luwu Timur, Sabtu (12/6/2021).
Dihadapan pengurus, Ketua Umum LAK-HAM INDONESIA Arham MS, menjelaskan cikal bakal lahirnya perkumpulan tersebut yang mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2016 lalu.
Diawal dialog, Arham memaparkan undang-undang yang mengatur HAM, termasuk kaitan antara HAM dan perilaku-perilaku penyimpangan (korupsi-red) baik yang dilakukan oleh institusi pemerintahan maupun swasta.
Arham yang juga Ketua Umum Aliansi Media Jurnalis Independen Republik Indonesia (AMJI-RI) ini menjelaskan jenis-jenis HAM yang wajib dilindungi, dihormati dan dipenuhi oleh negara, pemerintah dan hukum.
Pada sesi tanya jawab terlihat peserta bersemangat mengajukan pertanyaan seputar pelayanan publik, strategi advokasi, perlindungan terhadap petani atas ketersediaan pupuk, harga gabah termasuk kewajiban perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) swasta atas tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
"Terkait pelayanan publik itu sudah mutlak dan wajib bagi penyelenggara pelayanan publik memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Pelayanan bagi masyarakat merupakan hak dasar yang harus dipenuhi, " jawab Arham.
Sedangkan masalah petani, menurutnya ini sangat menarik untuk diberikan advokasi karena terkadang ada oknum-oknum yang mempermainkan ketersediaan pupuk termasuk harga gabah.
"Jadi saya harap pengurus berkoordinasi dengan pihak Kodim, pemerintah desa ataupun dinas pertanian, " ucapnya.
Terkait masalah pembangunan yang ada di Lutim, pemilik media cetak dan online ini menyebut sederet catatan yang pernah ia soroti.
Arham mengungkapkan beberapa tahun lalu ada proyek PLTMH yang dinilai sebagai proyek pemborosan keuangan negara, sejumlah bangunan di lingkup dinas pertanian yang juga dibangun dengan anggaran besar namun tidak difungsikan.
"Ya, salah satunya itu, kemudian poyek bendungan atau irigasi yang baru seumur jagung tiba-tiba ambruk dan sejumlah catatan lainnya, " ujarnya.
Sedang untuk pihak swasta alokasi CSR yang diperuntukkan untuk masyarakat harus benar-benar tepat sasaran dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemerintah juga jangan bermain dengan CSR yang masuk sebagai pendapatan daerah.
"Coba cermati pembangunan pujasera yang ada di Wasuponda yang anggarannya Rp2 miliar, lihat pembangunan penjemuran gabah di desa Leduledu yang tidak difungsikan dan pembuatan empang yang kesemua anggarannya dari CSR, " sebutnya.
Lebih lanjut Arham mengungkapkan, jika saat ini akan ada perusaahaan di Lutim yang akan bergerak di sektor tambang.
"Jadi saya minta pengurus melakukan monitoring, jangan sampai ini menjadi bancakan oknum-oknum pejabat. Kalau saudara hanya diam melihat ketimpangan pembangunan maka para pelaku-pelaku korup akan terus bermunculan. Silahkan bersinergi dengan pemerintah, berikan masukan bahwa sejatinya pembangunan itu harus berlandaskan nilai-nilai HAM, " tegasnya.
Terakhir ia berpesan kepada pengurus bahwa LAK-HAM INDONESIA akan terus hadir sebagai penyeimbang dalam melakukan sosial kontrol guna mewujudkan terciptanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi semua masyarakat Lutim.
Ditempat yang sama, Sekretaris DPD LAK-HAM Lutim Wilson, Aldis Pamanda yang juga selaku moderator dalam acara berjanji akan terus menggelar dialog interaktif tersebut.
Senada dengan Sekertaris, Ketua DPD LAK-HAM Lutim, Nobel juga akan berjanji kepada para pengurus untuk intens melakukan pertemuan, dialog terhadap seluruh elemen masyarakat.
"Kami akan jalankan amanah Pak Ketua umum dan akan hadir di tengah-tengah masyarakat apa yang menjadi aspirasinya untuk disampaikan kepada penyelenggara pemerintahan, " kata Nobel. (SH)
MUH. HASYIM... 
Editor Jus 
Subhan Riyadi 
HermanDjide 
