Diduga Berpihak ke Salah Satu Paslon di Pilkada Luwu Timur, Kades Kasintuwu Jalani Sidang Perdana di PN Malili

LUWU TIMUR, - Diduga berpihak ke salah satu pasangan calon Bupati Luwu Timur, Kades Kasintuwu, Petrus Frans menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Malili, Kabupaten Luwu Timur, Rabu (16/12/2020).

Saat terdakwa Petrus mendatangi Pengadilan Negeri Malili terlihat hanya seorang diri dan tidak didampingi kuasa hukum.

Baca juga: Kementerian Luar Negeri Indonesia Tindak Lanjuti Penemuan Enam Jenazah di Johor

Informasi yang dihimpun, sidang tersebut mengenai kasus dugaan keberpihakan Kades Kasintuwu kepada salah satu calon kepala daerah nomor urut satu, MTH-Budiman di Pilkada Luwu Timur lalu.

Sebelumnya, terdakwa mengajak para perangkat Desa Kasintuwu untuk memilih Paslon MTH-Budiman di Pilkada.

Baca juga: Penolakan Omnibus Law, Kapolri Keluarkan TR Direktif Penanganan Unras Buruh

Seruan itu dilakukan di Kantor Kepala Desa Kasintuwu sebelum hari pencoblosan. Dan ironisnya, pernyataan tersebut terdokumentasi melalui rekaman.

Tiga orang saksi hadir dalam sidang tersebut, Erwin R Sandi, Mirna Wati dan Adrianus serta satu saksi ahli yakni dosen hukum Unhas, Dr. Hijrah.

Baca juga: Bea Cukai Malili Musnahkan Rokok Ilegal Senilai Rp 473 Juta

Saat sidang berlangsung, para saksi khususnya Mirna dan Adrianus menuturkan dihadapan Hakim, bahwasanya ia mendengar sendiri ucapan Petrus yang bersifat mengajak untuk memilih Husler (Cabup-red).

Sementara itu, terdakwa mengatakan kalau dirinya berbicara dilingkup aparatnya dan mengakui pula kalau kesan ketidaknetralan itu memang terlihat serta mengarahkan aparatnya untuk memilih Husler.

Baca juga: Demo UU Cipta Kerja, Polsek Rappocini Di Serang Kelompok MABR

Lain halnya diungkapkan Erwin R Sandi selaku saksi. "Tindakan yang ia lakukan untuk melapor terdakwa merupakan pembelajaran bagi pejabat lainnya bahwa kenetralan dalam Pilkada penting dan tidak bisa ditawar, " tegas E R Sandi.

Adapun keterangan dosen hukum Unhas, Dr. Hijrah yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum mengatakan, bahwa dalam UU mewajibkan kenetralan bagi seluruh aparat negara, termasuk kepala desa dan terdapat sanksi pidana bagi yang melanggarnya.

Baca juga: Ketua KPK Firli Bahuri, Esensi, dan Peran Pemuda Zaman Now Untuk Kemajuan Masa Depan Bangsa dan Negara

Ditemui usai persidangan, Ketua PN Malili, Khairul mengungkapkan, perkara ini merupakan sidang perdana dengan nomor: 148/pidsus/2020/PN Mll.

"Pokok perkara ini segera diperiksa sesuai dengan UU tindak pidana dalam pemilihan, maka harus diperiksa selama 7 hari. Pemeriksaan itu secara maraton dengan pembacaan dakwaan dan dilanjutkan dengan pembacaan saksi, " jelas Khairul kepada awak media.

Tak sampai disitu tambahnya, besok sudah memasuki agenda mendengarkan keterangan saksi meringankan terdakwa sekaligus keterangan terdakwa.(IR/JIS)