Suhardi
LUWU TIMUR - Selain Corporate Social Responsibility (CSR) swasta atas tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
Ketua Umum LAK-HAM INDONESIA Arham MS, juga menyorot masalah pembangunan dan menyebut sederet catatan yang pernah ia sorot di Luwu Timur.
Hal tersebut diungkapkan Arham saat mengukuhkan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Lembaga Kajian Advokasi Hak Asasi Manusia Indonesia (LAK-HAM INDONESIA Kabupaten Luwu Timur (Lutim) di Rumah Makan Lesehan Lopi, Desa Panca Karsa, Kecamatan Mangkutana, Luwu Timur, Sabtu (12/6/2021) lalu.
"Beberapa tahun lalu ada proyek PLTMH yang dinilai sebagai proyek pemborosan keuangan negara, " ungkap Arham.
Sejumlah bangunan di lingkup dinas pertanian yang juga dibangun dengan anggaran besar namun tidak difungsikan.
"Ya, salah satunya itu, kemudian poyek bendungan atau irigasi yang baru seumur jagung tiba-tiba ambruk dan sejumlah catatan lainnya, " ujarnya.
Sedang untuk pihak swasta alokasi CSR yang diperuntukkan untuk masyarakat harus benar-benar tepat sasaran dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemerintah juga jangan bermain dengan CSR yang masuk sebagai pendapatan daerah.
"Coba cermati pembangunan pujasera yang ada di Wasuponda yang anggarannya Rp2 miliar, lihat pembangunan penjemuran gabah di desa Leduledu yang tidak difungsikan dan pembuatan empang yang kesemua anggarannya dari CSR, " sebutnya.
Lebih lanjut Arham mengungkapkan, jika saat ini akan ada perusaahaan di Lutim yang akan bergerak di sektor tambang.
"Jadi saya minta pengurus melakukan monitoring, jangan sampai ini menjadi bancakan oknum-oknum pejabat. Kalau saudara hanya diam melihat ketimpangan pembangunan maka para pelaku-pelaku korup akan terus bermunculan. Silahkan bersinergi dengan pemerintah, berikan masukan bahwa sejatinya pembangunan itu harus berlandaskan nilai-nilai HAM, " tegasnya.
Terakhir ia berpesan kepada pengurus bahwa LAK-HAM INDONESIA akan terus hadir sebagai penyeimbang dalam melakukan sosial kontrol guna mewujudkan terciptanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi semua masyarakat Lutim.(SH)
Editor Jus 
